PEMERINTAH HARUS PERBAIKI KEBIJAKAN ; Keliru, Pembangunan Pertanian Jangka Pendek

23/02/2009 10:45:06 JATINANGOR (Kedaulatan Rakyat) - Pemerintah harus memperbaiki kebijakan dalam pembangunan bidang pertanian. Pasalnya, kebijakan yang dikeluarkan selama ini hanya memikirkan solusi jangka pendek, dengan mengabaikan program strategis bersifat jangka panjang. Akibatnya bidang pertanian makin buram seiring dengan perkembangan industri yang terus meningkat. “Kebijakan program jangka pendek dalam pembangunan bidang pertanian itu keliru,” tandas Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Prof Dr Bungaran Saragih, dalam diskusi di kampus Unpad Jatinangor, Jawa Barat, Minggu (22/2). Menurutnya, perkembangan industri yang semakin maju justru menjadikan bidang pertanian malah semakin buram. Hal itu disebabkan tidak ada kesinambungan program kerja antara menteri pertanian terdahulu dengan penggantinya. “Setiap menteri pertanian bekerja dengan programnya masing-masing,” kata Bungaran. Mantan Menteri Pertanian itu menjelaskan, perkembangan penduduk yang sangat tinggi di Indonesia mengharuskan pemerintah membuat program jangka panjang untuk menjaga kelangsungan hidup rakyat Indonesia. Sayangnya, Bungaran menambahkan, Indonesia selalu berfikir seolah-olah selalu berada dalam kondisi krisis. “Yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah adalah bagaimana memberi makan lebih dari 200 juta penduduk Indonesia,” jelasnya. Sementara itu, pengurus HKTI Pusat Prof Maman Herman MSc mengatakan Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan agar sistem pertanian dan sistem lainnya dapat bergerak bersama-sama seperti gerbong kereta api. Sebab menurut dia, ada banyak masalah yang dihadapi bidang pertanian. Diantaranya, adalah mandulnya UU Pokok Agraria, penguasaan lahan, pengeksploitasian tenaga kerja, kerusakan air permukaan, sistem irigasi, dan sistem distribusi. Sektor pertanian, Maman menambahkan, sangat dipengaruhi oleh sektor-sektor di luar pertanian. Untuk itu, Indonesia membutuhkan seorang “diligent” agar semuanya berjalan harmoni. Sedang pengamat politik Ir Dwi Condro Triono MAg lebih menekankan pentingnya menempatkan tahapan pembangunan dari hulu ke hilir dan menerapkan ekonomi Islam. Dalam hal ini, dia menempatkan industri berat pada posisi hulu. “Jika Indonesia ingin kuat dan maju, maka industri berat harus menjadi prioritas pertama,” ujarnya seperti dilansir Antara. (Ogi)-a Bungaran menambahkan, Indonesia juga membutuhkan teknologi dan organisasi yang modern. Pasalnya, pertanian Indonesia tidak akan bisa mandiri, jika ada perubahan struktur yang tidak seimbang. Untuk itu, kata Bungaran, Indonesia membutuhkan paradigma baru dalam pembangunan yaitu sistem usaha agribisnis yang dipimpin oleh masyarakat. Selain itu, petani harus dibekali pendidikan yang cukup. “Solusi bidang pertanian berada di luar pertanian, karena pertanian sangat dipengaruhi oleh ekonomi,” ucap Bungaran. Ia menyatakan, pertanian tidak boleh bergantung pada pemerintah, karena bukan pemerintah yang menentukan keberhasilan pertanian. “Jangan menanyakan proyek pertanian pada pemerintah, namun tanyakan itu pada masyarakat,” katanya. (Ogi)-a

HKTI: Parpol Agar Tidak Politisasi Pertanian

Antara - Minggu, Februari 22

Jatinangor, Jabar (ANTARA) - Kalangan partai politik diimbau untuk tidak terlalu mempolitisasi bidang pertanian dan terhadap kondisi kehidupan petani di Indonesia yang memang belum menggembirakan.

"Tidak boleh ada orang yang melakukan politisasi bidang pertanian, kalau memang punya konsep dan komitmen untuk pembangunan bidang pertanian yang lebih bagus, silakan tunjukan dan wujudkan," kata Prof Dr Bungaran Saragih, pembinaan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jatinangor, Jawa Barat, Minggu.

Menurut mantan menteri pertanian itu, bidang pertanian seperti juga HKTI harus bebas dari kepentingan politik dan tidak boleh dijadikan perpanjangan tangan kepentingan manapun.

"Anggota HKTI bebas memilih partai mana saja, tapi jangan sampai menggunakan HKTI sebagai alat politik," ucapnya saat menjadi pembicara dalam seminar "Solusi Cerdas Dampak Krisi Ekonomi Global Terhadap Sektor Pertanian" dilaksanakan BEM Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad) bandung di kampus Jatinangor, Sabtu(21/2).

Diakui pada orde baru HKTI merupakan perpanjangan tangan pemerintah sehingga sangat mempengaruhi kinerja anggota HKTI dan perkembangan pertanian.

Namun ditegaskab, pertanian tidak boleh dipandang sebagai politik, tetapi harus dipandang sebagai lahan bisnis. Sehingga jangan sampai pertanian jatuh ke tangan politisi.

Sementara pengamat ekonomi Ir Dwi Condro Triono,M.Ag mengatakan HKTI harus mempunyai kekuatan untuk menekan politik. Petania dan pertanian harus benar-benar berdaulat dan mandiri.

"Jika perlu harus dibuat sebuah kontrak, yang penting petani harus mempunyai kekuatan untuk menekan politik," katanya.

Syariah Islam Diterapkan di Sekolah Balikpapan Terobosan Visi-Misi Kota Madinatul Iman

Rabu, 24 September 2008 , 11:39:00

(Kaltim Post Online)

Mata pelajaran ekonomi syariah Islam diterapkan sekolah-sekolah di Balikpapan. Kesepakatan ini hasil seminar dan lokakarya sehari bertema Penerapan Mata Pelajaran Ekonomi Syariah dalam Kurikulum Pendidikan dan Aplikasinya pada Sistem Perekonomian Indonesia.

ACARA seminar dan lokakarya ini digelar Yayasan Sentra Pendidikan Bisnis bekerjasama Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Madani Balikpapan di Aula PT Telkom Divre VI Jl MT Haryono Balikpapan, kemarin, menghadirkan pakar pendidikan dan ekonomi syariah dari Jogja, Ir Dwi Condro Triono MAg dan Sugeng Widodo SE.

Selain itu panitia juga menghadirkan narasumber pembahas dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, DPRD Balikpapan, MUI Balikpapan, MGMP Ekonomi, Perbankan Syariah. Peserta terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum dan guru ekonomi SD, SLTP, SLTA se-Kota Balikpapan.

Penanggung jawab kegiatan Sugianto menjelaskan, latar belakang dilaksanakannya seminar ini untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang benar kepada dunia pendidikan terhadap konsep sistem ekonomi Islam, dan merealisasikan penerapan mata pelajaran ekonomi syariah di sekolah.

Ada hal menarik dalam seminar ini, setelah narasumber menjelaskan konsep ekonomi Islam secara jelas, peserta yang sebagian besar guru IPS dan Ekonomi mengungkapkan kekagumannya terhadap konsep dan aplikasi sistem ekonomi Islam. Ternyata, ekonomi Islam apabila benar-benar diterapkan jauh lebih baik dibandingkan sistem ekonomi sosialis dan kapitalis.

Visi-misi Kota Balikpapan sebagai Kota Madinatul Iman rupanya bukan isapan jempol, ini bisa dilihat dari dukungan luar biasa terhadap penerapan kurikulum ekonomi syariah dari semua pihak.

“Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Sarjono sangat mendukung terhadap rencana ini, bahkan beliau menyarankan agar segera berkoordinasi dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk menyusun rencana kerja, khususnya dalam pelaksanaan pelatihan Ekonomi Syariah kepada guru-guru Ekonomi dan IPS di Balikpapan,” kata Sugianto.

Wali Kota Balikpapan H Imdaad Hamid menyambut baik rencana penerapan pelajaran ekonomi syariah di sekolah. Ini, merupakan terobosan yang sangat baik terutama untuk mewujudkan visi-misi Kota Balikpapan sebagai Kota Madinatul Iman.

Acara seminar diakhiri dengan pembacaan rumusan dan rekomendasi antara lain: umat Islam di Balikpapan sangat tulus ingin konsisten menerapkan syariah Islam, termasuk di dalamnya menerapkan mata pelajaran sistem ekonomi syariah dalam kurikulum pendidikan dan aplikasinya pada sistem perekonomian khususnya di Balikpapan.

Penerapan Sistem Ekonomi Syariah dalam kurikulum perlu memenuhi Standar Kurikulum (Standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana). Pelajaran Ekonomi Syariah prinsipnya sudah bisa masuk ke KTSP.

Sambil menyiapkan standar kurikulum, kurikulum ekonomi syariah tidak dibuat berdiri sendiri. Ada usulan pengetahuan dasar tentang ekonomi syariah bisa dimasukkan dalam kurikulum SD, SMP dan SMA, sedangkan untuk kelanjutannya adalah di Perguruan Tinggi. Kendala utama dalam penerapan pelajaran ekonomi syariah adalah keterbatasan SDM Pendidik/Guru yang memahami Sistem Ekonomi Syariah.(ari)

Akan Diterapkan di Sekolah

Berita KALTIM

(Radar Tarakan Online)

Senin, 22 September 2008 MATA pelajaran ekonomi syariah Islam diterapkan di sekolah-sekolah di Balikpapan. Kesepakatan ini hasil seminar dan lokakarya sehari bertema Penerapan Mata Pelajaran Ekonomi Syariah dalam Kurikulum Pendidikan dan Aplikasinya pada Sistem Perekonomian Indonesia, yang digelar Yayasan Sentra Pendidikan Bisnis bekerjasama Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Madani Balikpapan di Aula PT Telkom Divre VI Jl MT Haryono Balikpapan, kemarin.Acara seminar dan lokakarya ini menghadirkan pakar pendidikan dan ekonomi syariah dari Jogja, Ir Dwi Condro Triono MAg dan Sugeng Widodo SE. Selain itu panitia juga menghadirkan narasumber pembahas dari Dinas Pendididikan Kota Balikpapan, DPRD Balikpapan, MUI Balikpapan, MGMP Ekonomi, Perbankan Syariah. Peserta terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum dan guru ekonomi SD, SLTP, SLTA se-Kota Balikpapan. Penanggung jawab kegiatan Sugianto menjelaskan, latarbelakang dilaksanakannya seminar ini untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang benar kepada dunia pendidikan terhadap konsep sistem ekonomi Islam, dan merealisasikan penerapan mata pelajaran ekonomi syariah di sekolah. Ada hal menarik dalam seminar ini, setelah narasumber menjelaskan konsep ekonomi Islam secara jelas, peserta yang sebagian besar guru IPS dan Ekonomi mengungkapkan kekagumannya terhadap konsep dan aplikasi sistem ekonomi Islam. Ternyata, ekonomi Islam apabila benar-benar diterapkan jauh lebih baik dibandingkan sistem ekonomi sosialis dan kapitalis. Visi-misi Kota Balikpapan sebagai Kota Madinatul Iman rupanya bukan isapan jempol, ini bisa dilihat dari dukungan luar biasa terhadap penerapan kurikulum ekonomi syariah dari semua pihak. “Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Sarjono sangat mendukung terhadap rencana ini, bahkan beliau menyarankan agar segera berkoordinasi dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk menyusun rencana kerja, khususnya dalam pelaksanaan pelatihan Ekonomi Syariah kepada guru-guru Ekonomi dan IPS di Balikpapan,” kata Sugianto. Pada saat panitia dan narasumber audiensi ke Wali Kota Balikpapan H Imdaad Hamid menyambut baik rencana penerapan pelajaran ekonomi syariah di sekolah. Ini, merupakan terobosan yang sangat baik terutama untuk mewujudkan visi-misi Kota Balikpapan sebagai Kota Madinatul Iman. Acara seminar diakhiri dengan pembacaan rumusan dan rekomendasi antara lain: umat Islam di Balikpapan sangat tulus ingin konsisten menerapkan syariah Islam, termasuk didalamnya menerapkan mata pelajaran sistem ekonomi syariah dalam kurikulum pendidikan dan aplikasinya pada sistem perekonomian khususnya di Balikpapan.(ari)

BEM UM Selenggarakan Seminar: Kepemimpinan Nasional Pasca Pemilu 2009 Menuju Kemandirian Perekonomian Bangsa

BEM Universitas Negeri Malang, Sabtu (29/11/2008) bertempat di Aula UM, menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Kepemimpinan Nasional Pasca Pemilu 2009 Menuju Kemandirian Perekonomian Bangsa.

BEM Universitas Negeri Malang, Sabtu (29/11/2008) bertempat di Aula UM, menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Kepemimpinan Nasional Pasca Pemilu 2009 Menuju Kemandirian Perekonomian Bangsa.

Seminar Nasional yang dibuka oleh Rektor UM, Prof. Dr. H. Suparno diikuti peserta sebanya 300 orang. Peserta terdiri dari BEM Perwakilan perguruan tinggi se Indonesia, dari UGM, UNS, Universitas Brawijaya, Mataram, serta dari perguruan tinggi lainnya. Seminar ini menghadirkan pembicara Dwi Condro Triono (dosen Fakultas Ekonimi UGM), Hendri Saparini (pengamat ekonomi dari Econit), Marwan Batubara (Anggota DPD). Dwi Condoro Triono, menjelaskan “menjelang akhir 2008 ini, dunia harus dihadapkan pada kenyataan yang sangat pahit. Ekonomi dunia dilanda krisi yang dahsyat. Bahkan krisis ekonomi yang melanda dunia pada saat ini, sudah disamakan dengan The Great Depression tahun 1929-30 kehancurannya lebih banyak diderita oleh Amerika, sedangkan krisis tahun ini telah terdistribusi ke seluruh penjuru dunia,” tuturnya di hadapan peserta seminar.

Dijelaskan pakar ekonomi dari UGM, bahwa kedahsyatan dari krisis tahun ini paling tidak dapat kita lihat dari berbagai upaya penyelamatan yang telah dilakukan negara-negara dunia ini. Dilihat dari besarnya paket penyelamatannya saja sudah tidak kepalang tanggung, yaitu 3,4 triliun USD, yang terdiri dari: AS 700 USD, Inggris 691 USD, Jerman 680 USD, Irlandia 544 USD, Perancis 492 USD, Rusia 200 USD dan negara-negara Asia 80 USD. Sedangkan dari sisi korban, paling tidak sudah sekitar 200-an juta tenaga kerja yang ada di muka bumi ini sudah atau sedang dalam proses menjalani pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bagaimana dengan Indonesia, lanjutnya “gelombang PHK juga sudah mulai mendera. Industri-industri yang bergerak di bidang ekspor, langsung rontok satu persatu. Namun, apa yang dialami Indonesia saat ini masih dianggap tahap awal krisis. Dengan terus berulangnya krisis ekonomi yang melanda dunia, timbul pertanyaan yang mendasar, yaitu masihkah kita berharap pada sistem ekonomi kapitalisme yang digunakan saat ini? Untuk menjawab pertanyaan ini memang tidak mudah. Sebab masih banyak pakar ekonomi yang tidak percaya bahwa krisis ekonomi yang senantiasa mendera umat manusia di muka bumi ini bukan akibat kesalahan dari sistem ekonomi kapitalisme, namun hanya merupakan ekses dari sistemnya saja. Artinya, sebenarnya sistem sudah benar, namun karena banyaknya pelaku ekonomi yang melakukan penyimpangan, itulah yang menyebabkan terjadinya ekses, kemudian muncullah krisis ekonomi. Oleh karenanya, jika penyimpangan ini diluruskan kembali, maka krisis akan hilang dan ekonomi akan berjalan pada relnya kembali. Apakah sesederhana itu? Jawabnya adalah tidak!.

Menurutnya, “akar permasalahan justru terletak pada salahnya sistem. Sistem ekonomi kapitalisme adalah sistem yang sudah rusak dari sejak dari lahirnya. Walaupun sepak terjang hegemoni kapitalisme begitu massif untuk mengungkungi ekonomi dunia, namun kapitalisme tidak bisa menolak hukum alam (sunnatullah)”, ujarnya. (Zul)

BKLDK: Satukan Visi, Misi, Persepsi dan Tujuan

Saturday, 05 July 2008
Tabloid Suara Islam EDISI 42, Tanggal 18 April - 1 Mei 2008 M/11 - 24 Rabiul Akhir 1429 HDi tengah idealisme
mahasiswa yang mulai melemah karena kooptasi berbagai kepentingan, muncul harapan baru di kalangan mahasiswa
yang memiliki kepedulian kuat bagi perkembangan Islam di kalangan intelektual kampus. Mereka bergerak di kampus
dalam wadah lembaga dakwah kampus (LDK).
Sejak kemunculannya di era 1980-an, lembaga ini telah menghasilkan individu-individu Muslim yang kini ikut
menentukan kebijakan-kebijakan strategis bangsa dan negara Indonesia. Dinamika politik nasional pun mempengaruhi
arah gerak beberapa lembaga dakwah kampus yang ada. Pasang surut gerakannya pun tak bisa dimungkiri. Dua tahun
lalu beberapa lembaga dakwah kampus berhimpun. Mereka sepakat membentuk jaringan yang kemudian diberi nama
Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK). Jaringan ini bertujuan untuk menyinergikan gerak dan langkah
sehingga diharapkan mampu memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan kerja secara sendiri-sendiri dalam
mendakwahkan Islam di kampus. Dalam pandangan BKLDK, kondisi umat Islam saat ini sangat memprihatinkan baik
pada segi ekonomi, sosial, budaya, politik maupun ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat dari sedikitnya peran yang
dimainkan negara-negara Islam dalam pergaulan internasional. Akibatnya posisi tawar umat Islam di mata dunia sangat
lemah. Tidak jarang umat Islam dirugikan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepadanya meski
kebenaran berada di pihak umat Islam. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa 'Islam itu tinggi dan tidak ada yang
menyamai ketinggiannya'. Karena itulah, perlu adanya usaha menyejajarkan ketinggian umat dengan ketinggian Islam
dan ajarannya. Dalam konteks keindonesiaan, BKLDK menilai kondisinya tidak jauh berbeda dengan kondisi umat
Islam secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari arah dan alur pemikiran umat Islam Indonesia yang berbeda-beda
yang direpresentasikan oleh golongan-golongan sehingga umat terkotak-kotak dalam komunitas-komunitas kecil yang
masing-masing merasa paling benar, meski alasan perpecahan itu terkadang tidak terlalu prinsip. Padahal yang lebih
prinsip adalah senantiasa terjaganya ukhuwah islamiyah di antara mereka. Karena itu, BKLDK berpendapat, umat Islam
Indonesia tidak boleh pecah hanya karena perbedaan pemikiran yang tidak prinsip. Umat Islam tidak boleh terjebak
pada perdebatan yang bersifat abu-abu, padahal yang hitam dan yang putih sudah jelas. Umat Islam pun tak boleh
terlenakan dengan hanya mengejar yang sunnah dan meninggalkan yang wajib. Jika umat Islam mau bersatu, niscaya
potensi yang sangat besar yang dimilikinya dapat dipergunakan untuk membangun peradaban umat manusia. Untuk
itulah diperlukan kerja sama dalam hal-hal yang disepakati dan saling toleran dalam hal-hal yang diperdebatkan.
Menurut BKLDK, kesamaan visi, kesatuan misi, persepsi dan tujuan dalam membangun umat dan bangsa mutlak
diperlukan oleh umat ini, tanpa mengedepankan ego-ego golongan atau fikroh melainkan dengan mengedepankan
kemashlahatan umat. Kesatupaduan dan keserasian gerak langkah dakwah adalah modal awal yang sangat besar
menuju kejayaan Islam. Dalam rangka itulah LDK yang diwadahi dalam BKLDK bergerak. Munas Berangkat dari niat
yang ikhlas untuk mencetak sumber daya manusia berkepribadian Islam, Badan Masjid Al Hikmah Universitas Negeri
Malang selaku Koordinator Nasional Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus periode 2006/2008 mengadakan
Musyawarah Nasional (MUNAS) LDK, sebagai akumulasi dan jawaban atas pemikiran-pemikiran di atas. Munas ini
sekaligus sebagai bentuk evaluasi gerak dakwah yang telah dilakukan selama dua tahun terakhir paska terbentuknya
lembaga jaringan ini. Acara MUNAS ini di mulai pada tanggal 04 April 2008 di awali dengan forum Taaruf (perkenalan)
antara peserta dengan peserta yang lain, dari 115 perwakilan Universitas se-Indonesia. Acara ini diikuti oleh kurang lebih
350 peserta. Munas dibuka oleh Rektor Universitas Malang (dulu IKIP Malang) Prof. Dr. H. Suparno, M.Pd. Munas diisi
dengan Sounding Pertukaran Kreatifitas, Informasi, dan Kearifan dengan tema, ”Mencari Formulasi Manajemen
Ideal Bagi LDK, dalam Rangka Mencetak Kader Unggul Calon Pemimpin Umat”. Pada sesi ini beberapa LDK
mempresentasikan Sistem Manajerial yang diterapkan oleh LDK-LDK Mandiri sebagai sumber rujukan LDK-LDK lain.
Mereka antara lain: BKIM IPB, DKM UNPAD Bandung, BDM AL HIKMAH Universitas Malang, LDK UNLAM, LDK UMI
Makassar, dan UKKI ITATS Surabaya. Selain tukar menukar pengalaman, Munas diisi dengan Seminar Nasional
Pendidikan bertemakan “Visi Baru Pendidikan Untuk Kebangkitan Indonesia Dalam Menghadapi Globalisasi
Politik, Ekonomi dan Budaya” dengan pembicara antara lain Sudarmadji (Staff khusus MENKOPOLHUKAM),
Prof. Dr. Mohammad Noor Syam (Ketua Laboratorium Pancasila UM), Ir. Dwi Condro Triono, M.Ag (Kandidat Doktoral
Universitas Kebangsaan Malaysia), dan Dr. Fahmi Lukman, M. Hum (Asist. Pembantu Rektor III Unpad). Selain itu ada
juga Workshop Pemikiran Islam dengan tema “Tantangan Pemikiran Islam Kontemporer” dengan
pembicara Henri Shalahuddin dan Adian Husaini, MA. Peserta juga disuguhi Study Bahasa Media: "Counter Attack Black
Campaign and Sending Opinion" serta training manajerial. Munas ini menghasilkan action plan BKLDK 2008-2010 serta
Pemilihan KORNAS dan TIMNAS BKLDK 2008-2010. Acara Munas diakhiri dengan aksi simpatik seluruh peserta
dengan berjalan kaki ke depan Gedung DPRD II Malang. Di pelataran kantor wakil rakyat mereka berorasi. Mereka
menyeru kepada seluruh komponen bangsa untuk memperbaiki sistem pendidikan yang masih berlandaskan pendidikan
kapitalis-sekuler menuju sistem pendidikan Islam yang akan membawa kondisi bangsa lebih bermartabat.
[mujiyanto/www.suara-islam.com]

Simposium BLU, Kenalkan Lebih Mendalam

22 Juni 2008 09:46:28
ITS sedang dalam tahapan menuju Badan Layanan Umum (BLU). Maka sudah selayaknya para mahasiswa ITS tahu apa itu BLU. Atas dasar inilah Badan Eksekutif Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (BELM FTSP) menggelar simposium BLU di Gedung Rektorat Lantai 3, Ahad (22/6). Tiga pembicara didatangkan untuk menjelaskan terkait BLU dan masa depan ITS setelah menjadi BLU nantinya.
Gedung Rektorat, ITS Online - Sebagai pembicara pertama, Ir Arie Kismanto M.Sc dari tim persiapan BLU ITS memaparkan konsep BLU secara mikro, khususnya yang akan diterapkan di ITS. Dalam paparan Arie, BLU merupakan sebuah instansi pemerintahan yang dibentuk untuk melayani masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. ”Beberapa hal yang diutamakan dalam BLU adalah Akuntabilitas dan Transparansi,” papar Arie lebih lanjut. Standar layanan minimum yang ditetapkan juga tetap dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, baiaya, dan kemudahan mendapatkan layanan. Arie juga mengatakan bahwa mahasiswa sebagai stakeholder juga dapat bertanya dan mengkritisi terkait pendanaan, untuk apa dan kemana digunakannya. Sedangkan pembicara berikutnya, Daniel M Rasyid PhD secara umum mengutarakan tentang paradigma baru Perguruan Tinggi (PT). Sebelumnya, Daniel memaparkan bahwa jumlah pengangguran terdidik mencapai 700.000 di Indonesia. Masih menurut Daniel, semakin tinggi pendidikan justru semakin mudah menganggur. Serta tidak adanya PT Negeri Indonesia yang berada dalam 50 besar PT terbaik Asia. ”Masalah pokok yang dihadapi adalah bagaimana mencapai mutu beragam jasa pendidikan tinggi yang berdayasaing secara berkelanjutan?” ujar Daniel. Menurut Dosen Fakultas Teknologi Kelautan ini, disinilah sebuah paradigama baru PT diperlukan. Yaitu, PT yang diberi otonomi agar sesuai dan mampu memenuhi kebutuhan real masyarakat. Selanjutnya kualitas kinerja juga ditagih, berupa akuntabilitas dan transparansi untuk mencapai mutu sebagai tujuan utamanya. ”Accountability dan transparan tapi gak ada mutunya yah buat apa,” ujar Daniel. Sedangkan Dwi Condro Triono selaku pembicara ketiga berbicara masalah pendidikan secara lebih luas lagi. Dalam paparannya, kegagalan bangsa ini berawal dari kegagalan pendidikan yang ada. ”Pendidikan sekuler-materialistik yang ada saat ini hanya mampu mencetak lulusan ahli dalam sains dan teknologi, tapi memiliki kepribadian yang rapuh,” ungkap pengamat pendidikan dari Yogyakarta ini. Ajukan Rekomendasi untuk Rektorat Pasca Simposium BLU yang digelar di gedung Rektorat Lantai 3, Ahad (22/6), BELM FTSP langsung mengajak mahasiswa yang hadir untuk mendiskusikan pernyatan terkait ITS menuju Badan Layanan Umum (BLU). Diskusi tersebut akhirnya menghasilkan beberapa pernyatan sikap yang terbagi atas tiga aspek utama. Ketiga aspek tersebut adalah masalah Pendanaan, Kemahasiswaan, dan Akademik. Diantaranya adalah Pihak birokrasi kampus wajib menuntut pemerintah untuk mengalokasikan anggaran 20% APBN untuk pendidikan sesuai amanah UUD1945, pihak birokrasi kampus dalam hal ini Rektorat juga berkewajiban untuk melakukan transparasi keuangan kepada civitas akademika ITS. Pada aspek Kemahasiswaan, BELM FTSP meminta birokrasi untuk tidak membatasi ruang gerak mahasiswa dalam segala bidang dan pihak Rektorat ITS berkewajiban untuk melibatkan mahasiswa dalam perumusan konsep pengembangan bidang kemahasiswaan ITS. Sementara untuk aspek Akademik, ada jaminan dari pihak Rektorat dalam keberlangsungan aktivitas pendidikan sesuai dengan penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, memperbesar porsi penerimaan mahasiswa ITS dari jalur reguler dan prestasi. Berikutnya, mahasiswa yang telah lulus SNMPTN dan terdaftar tidak dapat ditolak status kemahasiswaannya. Presiden BELM FTSP Mirzanur Idris mengatakan pernyatan sikap tersebut merupakan sikap para mahasiswa peserta Simposium BLU terhadap ITS menuju BLU. Rencananya, pernyatan sikap tersebut akan disampaikan kepada Rektor ITS, Senat ITS, serta tembusan kepada seluruh mahasiswa. ”Tidak hanya mengerti saja yang kami harap dari simposium ini, tetapi juga tindakan dalam bentuk pernyatan sikap terhadap ITS menuju BLU tersebut,” ujar mahasiswa Teknik Geomatika yang biasa disapa Raja ini. (mtb/rif).