dwicondro
Friday, May 4, 2012
Thursday, April 23, 2009
Ekonomi Berbasis Syariah Mampu Tanggulangi Krisis
Kapanlagi.com - Sistem ekonomi berbasis syariah diyakini mampu mengatasi krisis finansial yang melanda Amerika Serikat (AS) dan berimbas pada negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.
Hal tersebut dikatakan oleh pengamat ekonomi syariah, Dwi Condro Triono, usai talkshow 'Cara Syariah Atasi Krisis Finansial' di Hotel Grasia Semarang, Senin (13/4).
"Krisis finansial tidak perlu terjadi, jika sistem ekonomi yang dijalankan berbasis syariah," katanya.
Menurut dia, krisis finansial yang saat ini melanda disebabkan AS yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis dengan pihak yang kuat akan terus menekan pihak yang lemah.
"Ketika pasar saham jatuh, maka seluruh sektor ekonomi di negara-negara lain ikut terkena dampaknya, termasuk Indonesia yang sangat bergantung pada AS," katanya.
Ia mengatakan, dalam sistem ekonomi berbasis syariah, tingkat kesejahteraan lebih diukur dari tingkat kesejahteraan sosial suatu negara dapat terwujud.
"Kalaupun terjadi kesenjangan, tidak ada satu orang penduduk yang sampai tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya," katanya.
Berdasarkan sistem ekonomi syariah, harta merupakan titipan dari Allah SWT, sehingga di dalamnya kemudian diatur tentang zakat, infaq, dan shadaqah yang harus diberikan kepada mereka berhak mendapatkannya, kata Dwi.
Di sisi lain, Dwi mengkritik kebijakan pemerintah malah menjual sumber daya alam (SDA) yang menjadi kekayaan Indonesia kepada negara-negara lain, yang membuat keadaan menjadi semakin parah.
Padahal, dalam hadist Rasulullah SAW telah disebutkan tentang larangan menjual kekayaan alam yang dimiliki kepada bangsa lain.
"Sayangnya larangan tersebut dilanggar, misalnya tambang emas yang sangat berpotensi, saat ini justru dikelola oleh pihak asing," katanya menyesalkan.
Akibatnya, kata dia, untuk mendapatkannya kembali, rakyat Indonesia harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal.
Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah (Jateng), Djoko Wahyudi, yang juga menjadi pembicara menambahkan, dalam sistem ekonomi berbasis syariah terdapat empat sifat yang lebih diutamakan.
"Empat sifat tersebut adalah kesatuan atau kebersamaan, keseimbangan atau keadilan, kebebasan yang berarti tidak ada paksaan, serta tanggung jawab," katanya. (kpl/meg)Ekonomi Berbasis Syariah Mampu Atasi Krisis Finansial
Hal tersebut dikatakan oleh pengamat ekonomi syariah, Dwi Condro Triono, usai talkshow "Cara Syariah Atasi Krisis Finansial" di Hotel Grasia Semarang, Senin.
"Krisis finansial tidak perlu terjadi, jika sistem ekonomi yang dijalankan berbasis syariah," katanya.
Menurut dia, krisis finansial yang saat ini melanda disebabkan AS yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis dengan pihak yang kuat akan terus menekan pihak yang lemah.
"Ketika pasar saham jatuh, maka seluruh sektor ekonomi di negara-negara lain ikut terkena dampaknya, termasuk Indonesia yang sangat bergantung pada AS," katanya.
Ia mengatakan, dalam sistem ekonomi berbasis syariah, tingkat kesejahteraan lebih diukur dari tingkat kesejahteraan sosial suatu negara dapat terwujud.
"Kalaupun terjadi kesenjangan, tidak ada satu orang penduduk yang sampai tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya," katanya.
Berdasarkan sistem ekonomi syariah, harta merupakan titipan dari Allah SWT, sehingga di dalamnya kemudian diatur tentang zakat, infaq, dan shadaqah yang harus diberikan kepada mereka berhak mendapatkannya, kata Dwi.
Di sisi lain, Dwi mengkritik kebijakan pemerintah malah menjual sumber daya alam (SDA) yang menjadi kekayaan Indonesia kepada negara-negara lain, yang membuat keadaan menjadi semakin parah.
Padahal, dalam hadist Rasulullah SAW telah disebutkan tentang larangan menjual kekayaan alam yang dimiliki kepada bangsa lain.
"Sayangnya larangan tersebut dilanggar, misalnya tambang emas yang sangat berpotensi, saat ini justru dikelola oleh pihak asing," katanya menyesalkan.
Akibatnya, kata dia, untuk mendapatkannya kembali, rakyat Indonesia harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal.
Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah (Jateng), Djoko Wahyudi, yang juga menjadi pembicara menambahkan, dalam sistem ekonomi berbasis syariah terdapat empat sifat yang lebih diutamakan.
"Empat sifat tersebut adalah kesatuan atau kebersamaan, keseimbangan atau keadilan, kebebasan yang berarti tidak ada paksaan, serta tanggung jawab," katanya. ***2***
(U.PK-ZLS/B/A027/A027) 14-04-2009 00:18:53
Bank Syariah Pemacu Pertumbuhan Ekonomi
SEMARANG-Di tengah krisis global, perbankan syariah diharapkan berperan menjadi ikon pemacu pertumbuhan ekonomi. Meskipun saat ini pangsa pasarnya masih kecil, namun perkembangan bank syariah di Indonesia maupun di dunia sangat bagus.
”Tahun 2008 pertumbuhan bank syariah di dunia mencapai 27% sedangkan di Indonesia lebih kurang 40%,” jelas Adjat Djatnika, Pemimpin BNI Syariah Semarang dalam talk show ”Cara Syariah Atasi Krisis” di Hotel Grasia Semarang, baru-baru ini. Pembicara lain pakar ekonomi syariah dari STAIN Surakarta Dwi Condro dan Ketua DPP Apindo Jateng Djoko Wahyudi.
Lebih lanjut Adjat menyatakan Amerika Serikat yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi dunia memasuki masa resesi yang terburuk sejak Great Depression 1929 diikuti oleh negara-negara di Eropa, China, Jepang dan Timur tengah. ”Indonesia termasuk dalam negara yang terkena dampak krisis finansial global yang minim karena sebagian penggerak pertumbuhan ekonomi berasal dari sektor konsumsi.”
Sementara itu, Dwi Condro berpendapat krisis yang berawal dari AS saat ini telah berimbas sampai ke Indonesia. Menurutnya, krisis ini merupakan akibat dari rapuhnya sistem ekonomi kapitalisme. Pada sistem kapitalisme, harta adalah mutlak milik individu. Para pemilik modal hanya memikirkan bagaimana cara memperbesar hartanya.
Ia menambahkan dalam perkembangannya saat ini sistem ini telah berkembang ke arah transaksi bursa saham dan derivatifnya, yang mengarah kepada transaksi spekulatif. ”Meskipun demikian sistem ini telah berakar di berbagai negara meskipun sebenarnya sangat spekulatif dan rapuh,” jelasnya.(J14-59)
Ekonomi syariah meminimalisir kesenjangan
Tanggal : | 15 Apr 2009 |
Sumber : | Harian Terbit |
JAKARTA - Apabila sistem ekonomi syariah diterapkan di suatu negara, maka kesenjangan sosial akan dapat dikurang. Dalam sistem ekonomi berbasis syariah, tingkat kesejahteraan lebih diukur dari tingkat kesejahteraan sosial suatu negara dapat terwujud.
Demikian dikemukakan pengamat ekonomi syariah, Dwi Condro Triono baru-baru ini di Semarang.
Ia mengatakan kalaupun terjadi kesenjangan, tidak ada satu orang penduduk yang sampai tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya," katanya.
"Berdasarkan sistem ekonomi syariah, harta merupakan titipan dari Allah Swt, sehingga di dalamnya kemudian diatur tentang zakat, infak, dan sesekah yang harus diberikan kepada mereka berhak mendapatkannya," kata Dwi.
Di sisi lain, Dwi mengkritik kebijakan pemerintah malah menjual sumber daya alam (SDA) yang menjadi kekayaan Indonesia kepada negara-negara lain, yang membuat keadaan menjadi semakin parah.
Padahal, dalam hadis Rasulullah SAW telah disebutkan tentang larangan menjual kekayaan alam yang dimiliki kepada bangsa lain.
"Sayangnya larangan tersebut dilanggar, misalnya tambang emas yang sangat berpotensi, saat ini justru dikelola oleh pihak asing," katanya menyesalkan.
Akibatnya, kata dia, untuk mendapatkannya kembali, rakyat Indonesia harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal.
Lebih lanjut dikatakan sistem ekonomi berbasis syariah diyakini mampu mengatasi krisis finansial yang melanda Amerika Serikat (AS) dan berimbas pada negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.
"Krisis finansial tidak perlu terjadi, jika sistem ekonomi yang dijalankan berbasis syariah," katanya.
Menurut dia, krisis finansial yang saat ini melanda disebabkan AS yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis dengan pihak yang kuat akan terus menekan pihak yang lemah.
"Ketika pasar saham jatuh, maka seluruh sektor ekonomi di negara-negara lain ikut terkena dampaknya, termasuk Indonesia yang sangat bergantung pada AS," katanya.
Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah (Jateng), Djoko Wahyudi, yang juga menjadi pembicara menambahkan, dalam sistem ekonomi berbasis syariah terdapat empat sifat yang lebih diutamakan.
"Empat sifat tersebut adalah kesatuan atau kebersamaan, keseimbangan atau keadilan, kebebasan yang berarti tidak ada paksaan, serta tanggung jawab," katanya. (asa/ant)
Saturday, March 7, 2009
HKTI: Parpol Tidak Boleh Politisasi Pertanian
22 Feb 2009 15:39:14
Jatinangor, Jabar, (tvOne)
Kalangan partai politik diimbau untuk mempolitisasi bidang pertanian dan terhadap kondisi kehidupan petani di Indonesia yang memang belum menggembirakan.
"Tidak boleh ada orang yang melakukan politisasi bidang pertanian, kalau memang punya konsep dan komitmen untuk pembangunan bidang pertanian yang lebih bagus, silakan tunjukan dan wujudkan," kata Bungaran Saragih, pembinaan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jatinangor, Jawa Barat, Minggu (22/2/2009).
Seperti dilansir Antaranews.com, menurut mantan menteri pertanian itu, bidang pertanian seperti juga HKTI harus bebas dari kepentingan politik dan tidak boleh dijadikan perpanjangan tangan kepentingan manapun.
"Anggota HKTI bebas memilih partai mana saja, tapi jangan sampai menggunakan HKTI sebagai alat politik," ucapnya saat menjadi pembicara dalam seminar "Solusi Cerdas Dampak Krisi Ekonomi Global Terhadap Sektor Pertanian" dilaksanakan BEM Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad) bandung di kampus Jatinangor.
Bungaran mengatakan, pada orde baru HKTI merupakan perpanjangan tangan pemerintah sehingga sangat mempengaruhi kinerja anggota HKTI dan perkembangan pertanian.
Sementara pengamat ekonomi Dwi Condro Triono,M.Ag mengatakan HKTI harus mempunyai kekuatan untuk menekan politik. Petani dan pertanian harus benar-benar berdaulat dan mandiri.
"Jika perlu harus dibuat sebuah kontrak, yang penting petani harus mempunyai kekuatan untuk menekan politik," katanya.
HKTI: Parpol jangan politisasi pertanian
(Solo Pos)
22-Februari-2009 16:27
Jatinangor--Kalangan partai politik diimbau untuk tidak terlalu mempolitisasi bidang pertanian dan terhadap kondisi kehidupan petani di Indonesia yang memang belum menggembirakan.
"Tidak boleh ada orang yang melakukan politisasi bidang pertanian, kalau memang punya konsep dan komitmen untuk pembangunan bidang pertanian yang lebih bagus, silakan tunjukan dan wujudkan," kata Prof Dr Bungaran Saragih, pembinaan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jatinangor, Jawa Barat, Minggu.
Menurut mantan menteri pertanian itu, bidang pertanian seperti juga HKTI harus bebas dari kepentingan politik dan tidak boleh dijadikan perpanjangan tangan kepentingan manapun.
"Anggota HKTI bebas memilih partai mana saja, tapi jangan sampai menggunakan HKTI sebagai alat politik," ucapnya saat menjadi pembicara dalam seminar "Solusi Cerdas Dampak Krisi Ekonomi Global Terhadap Sektor Pertanian" dilaksanakan BEM Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad) bandung di kampus Jatinangor, Sabtu(21/2).
Diakui pada orde baru HKTI merupakan perpanjangan tangan pemerintah sehingga sangat mempengaruhi kinerja anggota HKTI dan perkembangan pertanian.
Namun ditegaskab, pertanian tidak boleh dipandang sebagai politik, tetapi harus dipandang sebagai lahan bisnis. Sehingga jangan sampai pertanian jatuh ke tangan politisi.
Sementara pengamat ekonomi Ir Dwi Condro Triono M Ag mengatakan HKTI harus mempunyai kekuatan untuk menekan politik. Petani dan pertanian harus benar-benar berdaulat dan mandiri.
"Jika perlu harus dibuat sebuah kontrak, yang penting petani harus mempunyai kekuatan untuk menekan politik," katanya.