Saturday, March 7, 2009

HKTI: Parpol jangan politisasi pertanian

BERITA NASIONAL
(Solo Pos)
22-Februari-2009 16:27

Jatinangor--Kalangan partai politik diimbau untuk tidak terlalu mempolitisasi bidang pertanian dan terhadap kondisi kehidupan petani di Indonesia yang memang belum menggembirakan.

"Tidak boleh ada orang yang melakukan politisasi bidang pertanian, kalau memang punya konsep dan komitmen untuk pembangunan bidang pertanian yang lebih bagus, silakan tunjukan dan wujudkan," kata Prof Dr Bungaran Saragih, pembinaan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jatinangor, Jawa Barat, Minggu.

Menurut mantan menteri pertanian itu, bidang pertanian seperti juga HKTI harus bebas dari kepentingan politik dan tidak boleh dijadikan perpanjangan tangan kepentingan manapun.

"Anggota HKTI bebas memilih partai mana saja, tapi jangan sampai menggunakan HKTI sebagai alat politik," ucapnya saat menjadi pembicara dalam seminar "Solusi Cerdas Dampak Krisi Ekonomi Global Terhadap Sektor Pertanian" dilaksanakan BEM Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad) bandung di kampus Jatinangor, Sabtu(21/2).

Diakui pada orde baru HKTI merupakan perpanjangan tangan pemerintah sehingga sangat mempengaruhi kinerja anggota HKTI dan perkembangan pertanian.

Namun ditegaskab, pertanian tidak boleh dipandang sebagai politik, tetapi harus dipandang sebagai lahan bisnis. Sehingga jangan sampai pertanian jatuh ke tangan politisi.

Sementara pengamat ekonomi Ir Dwi Condro Triono M Ag mengatakan HKTI harus mempunyai kekuatan untuk menekan politik. Petani dan pertanian harus benar-benar berdaulat dan mandiri.

"Jika perlu harus dibuat sebuah kontrak, yang penting petani harus mempunyai kekuatan untuk menekan politik," katanya.

1 comment:

uii profile said...

Terimakasih Infonya
sangat bermanfaat..
Perkenalkan saya mahasiswa Fakultas Ekonomi di UII Yogyakarta
:)
twitter : @profiluii